Page 37 - Volume 3 Nomor 12, Agustus 2024 | SUARAMIGRAN.com
P. 37

KEBIJAKAN




               Solusi Lintas Sektor dan Kolaborasi


                  Antar Instansi untuk Pelindungan

                            Pekerja Migran Indonesia




                      JAKARTA – Pelindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) terus menjadi
            sorotan utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana,
              menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengutamakan kerja sama lintas sekto
                                   dalam melindungi para pekerja migran Indonesia.

              Upaya ini tidak hanya melibat-
           kan satu kementerian, tetapi ber-
           bagai  instansi  terkait  yang  harus
           bersinergi untuk menjawab tanta-
           ngan kompleks ini.
              “Pelindungan  pekerja  migran
           Indonesia adalah amanat Undang-
           Undang  Nomor  18  Tahun  2017,
           yang mengharuskan pemenuhan
           hak-hak  pekerja migran Indone-
           sia  dari  sebelum,  selama,  hingga
           setelah bekerja, baik dari sisi hukum,
           ekonomi,  maupun  sosial,”  ungkap
           Nyoman dalam sebuah pernyataan
           di Jakarta, Senin.
              BPK,  sebagai  lembaga  penga-
           was, berperan sebagai jembatan
           penyelesaian permasalahan yang
           melibatkan  lebih  dari  satu  ke-
           menterian atau lembaga. Nyoman
           menyoroti  bahwa  salah  satu  titik
           kritis  adalah  proses  pengelolaan
           permintaan tenaga kerja (job order)
           dari  negara  tujuan.  “Keberhasi-
           lan penempatan dan pelindungan    Seorang  pekerja  migran  Indonesia  yang  dideportasi  dari  Malaysia  diperiksa  suhu  tubuh-
                                             nya saat tiba  di Terminal Penumpang Pelabuhan Pelindo Dumai, di Dumai, Riau, Sabtu
           pekerja  migran  Indonesia  sangat   (20/1/2024). (ANTARA)
           bergantung  pada  pengelolaan  job
           order yang tepat oleh perwakilan RI   Salah satu hasil workshop ada-  nesia. “Rancangan Perpres tersebut
           di luar negeri,” ujarnya.         lah  penekanan  pada  pentingnya  saat  ini  dalam  tahap  harmonisasi,
              Dalam  upaya  memperkuat  ko-  sistem  informasi  yang  terintegrasi,  dan kami berharap ini dapat segera
           laborasi, BPK baru-baru ini meng-  yang  memungkinkan   pertukaran  diimplementasikan  untuk  mening-
           gelar  workshop  yang  melibatkan   data pekerja migran Indonesia antar-  katkan pelindungan terhadap pekerja
           pejabat dari berbagai instansi, ter-  instansi. Data ini sangat penting bagi  migran Indonesia,” tambahnya.
           masuk Kementerian Luar Negeri,    perwakilan RI di luar negeri dalam   Dengan  langkah-langkah  ini,
           Kementerian Ketenagakerjaan, Ke-  memberikan  layanan dan  pelindu-  BPK berharap pemerintah Indonesia
           menterian  Hukum  dan  Hak  Asasi   ngan yang optimal.              dapat terus memperbaiki tata kelola
           Manusia,  serta  Badan  Pelindu-     Selain  itu,  Nyoman  juga  meng-  dan pelindungan bagi para pekerja
           ngan Pekerja Migran Indonesia     ungkapkan  bahwa  BPK  telah  mem-  migran,  yang  tidak  hanya  menja-
           (BP2MI). Workshop ini bertujuan   berikan rekomendasi yang mengarah  di tulang punggung perekonomian
           untuk menghasilkan rekomendasi    pada penyusunan Rancangan Pera-   keluarga mereka, tetapi juga mem-
           yang  dapat  meningkatkan  kualitas   turan Presiden (Perpres) tentang Pen-  berikan  kontribusi  signifikan  bagi
           tata kelola pelindungan pekerja   guatan Tata Kelola Penempatan dan  negara.(*)
           migran Indonesia.                 Pelindungan  pekerja  migran  Indo-                      Editor: Amrullah

                                                                                            Volume 3 Nomor 12, Agustus 2024 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42