Page 41 - Volume 3 Nomor 8, April 2024 | SUARAMIGRAN.com

MINGGU KE-IV APRIL 2024 41

Melayani dan Melindungi Dengan Nurani TEROPONG

Modus operandi seperti ini sudah perempuan yang menjadi kurir ditemui Parlementaria usai Rapat
bekerja lama dengan berbagai narkoba paling sering terjadi di luar Kerja Komisi I dengan Menlu di
tawaran yang menarik bekerja diluar negeri. Awalnya, para perempuan Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023)
negeri, kegiatan itu, bahkan hanya yang lebih memilih agensi PMI yang dikutip dari dpr.go.id.
menyasar kaum perempuan dengan ilegal akhirnya berakhir di kerja
alasan bahwa akan mendapatkan gaji kriminalitas jualan narkoba. "Berapapun anggarannya, kalau
yang luar biasa. mekanisme pengiriman PMI kita tidak
Selain itu, perempuan juga banyak benar, kita akan selalu kekurangan
Peliknya, penegakan hukum belum terlibat dalam banyaknya organisasi anggaran. Maka mekanisme
bisa membumihanguskan operandi tanpa bentuk yang melibatkan pengiriman PMI di luar negeri itu
seperti ini. Sehingga, perempuan perempuan dan menjadi objek harus di benahi dan semua pihak
masih belum memiliki rasa aman kekerasan seksual. harus ada penegakan hukum dan
ketika ada panggilan kerja di luar mekanisme yang baik,” kata Anggota
negeri. Mabes Polri, pada 2014 pernah Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini.
membentuk Satgas Tindak Pidana
Selain itu, Indria juga mengakui Lintas Negara, dalam kasusnya yang Sehingga, dapat disimpulkan
eksploitasi seksual perempuan juga banyak terjadi adalah kekerasan atas carut marutnya kasus-kasus
terjadi di medsos, "Dengan maraknya seksual, perempuan menjadi subjek perempuan di luar negeri, selain
eksploitasi seksual melalui media ini, tindak pidana lintas negara beberapa salah pilih agensi, penegakan
perlu ada langkah-langkah antisipasi," negara dunia bahkan Indonesia. hukum di negeri ini masih lemah.
Indria berharap agar penanganan Pihak berwenang belum mampu
terhadap eksploitasi seksual "Perempuan menjadi banyak bekerja maksimal untuk membuat
perempuan di media sosial dilakukan objek kejahatan, human trafficking Perempuan-perempuan yang kerja
secara menyeluruh. Menurutnya, kebanyakan adalah perempuan dan diluar negeri untuk merasa aman
pelaku eksploitasi harus diberikan jual-beli perempuan dari tingkat dari pelindungan kekerasan dan
sanksi yang tegas. bawah desa hingga ibu kota," tukas eksploitasi.***
perwakilan dari Mabes Polri dalam
Kedua, perlu ada penanganan yang diskusi publik Trust Politika Indonesia,
lebih komprehensif, tidak sekedar Jakarta 07 Maret 2024.
hanya memastikan hukuman kepada
pelakunya, tapi juga sejauhmana Mengutip dari dpr.go.id, Anggota
ruang-ruang itu disediakan," jelas dia. Komisi I DPR RI Hasbi Anshory
memberikan catatan terhadap
Bukan hanya penegakan hukum, minimnya struktur anggaran
penanganan terhadap para korban Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu
juga dinilai penting. Ini demi RI) untuk pelindungan WNI di luar
menyelesaikan perkara itu secara negeri.
tuntas.
Menurut Hasbi, kedepan Kemenlu
"UU ITE bukan jawaban, tapi harus meningkatkan dan memberikan
juga memastikan ada treatment perhatian khusus terhadap anggaran
penanganan yang cukup terhadap pelindungan WNI, mengingat
korban eksploitasi seksual melalui banyaknya kasus yang menyebabkan
media sosial," jelas dia. banyaknya WNI yang terlantar di luar
negeri.
Kolaborasi dengan aparat penegak
hukum seperti kepolisian, menurut ”Jadi kalau kita lihat dari struktur
dia juga penting dalam penanganan anggaran kemenlu itu anggaran
permasalahan ini. Termasuk persoalan untuk pelindungan WNI di luar negeri
kasus kekerasan perempuan. itu hanya Rp 289 miliar, sementara
anggaran untuk diplomasi kemudian
Eksploitasi lainnya, pada perempuan anggaran untuk memimpin delegasi
yakni di bidang kejahatan jual beli segala macam itu sekitar Rp 2 triliun.
barang haram seperti narkoba atau Nah saya berharap Ke depan di
terorisme. postur anggaran (Kemenlu), anggaran
pelindungan WNI di luar negeri itu
Menurut Mabes Polri kasus
harus ditingkatkan,” kata Hasbi saat
www.suaramigran.com