Page 50 - Volume 3 Nomor 13, September 2024 | SUARAMIGRAN.com

PARLEMEN

Edukasi Tentang Bahaya TPPO

Harus Semakin Masif

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, selama ini
langkah antisipasi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih kurang
maksimal. Hal itu disampaikan dengan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menyebut sebanyak 698 WNI menjadi
korban TPPO di sepanjang tahun 2024.

Di pihak lain, Kemen- penting agar masyarakat kami mengimbau kepada ingatkan pentingnya pen-
lu menerima 107 laporan tidak tergiur berangkat masyarakat agar hati-hati ingkatan pengawasan dan
korban TPPO. Dari jumlah ke luar negeri lewat jalur saat mendapat iming-im- penegakan hukum terh-
tersebut, 44 orang sudah mandiri yang tidak resmi. ing gaji besar bekerja di adap agen-agen tenaga
berhasil dipulangkan na- “Edukasi tentang cara- luar negeri. Jangan sampai kerja yang tidak resmi dan
mun sisanya masih berada cara aman mencari peker- tergiur dengan janji palsu terlibat dalam perdagan-
di Myawaddi, Myanmar. jaan di luar negeri sangat tersebut, harus pastikan gan manusia.
Makanya, Rahmad penting. Ini yang saya kira dulu legitimasi dan kea- “Indonesia perlu mem-
mengingatkan agar edu- masih kurang, terbukti manan perusahaan serta perkuat kerja sama inter-
kasi dan sosialisasi terkait masih banyak warga yang perjanjian kerjanya seperti nasional untuk memeran-
bahaya TPPO harus sema- menjadi korban penipuan apa,” imbaunya. gi perdagangan manusia,
kin masif sehingga mas- dan kejahatan TPPO. Dan Rahmad juga meng- termasuk dengan nega-
yarakat lebih hati-hati. ra-negara tetangga dan
“Dalam hal ini, BP2MI organisasi internasional.
harus melakukan tindakan Pengawasan terhadap
pencegahan bekerja sama agen tenaga kerja dan pen-
dengan Kementerian/Lem- egakan hukum terhadap
baga terkait dan pemerin- Sehingga calon Pekerja Migran pelaku TPPO masih lemah.
tah daerah agar sosialisasi Indonesia dapat dipastikan bekerja Ini membuat para pelaku
dan edukasi sampai kepa- dengan perusahaan apa, siapa yang merasa aman untuk terus
da seluruh lapisan mas- melakukan praktik ilegal
yarakat,” jelas Rahmad bertanggung jawab serta jelas hak mereka,” imbuhnya.
dikutip dari Parlementaria, dan kewajibannya Tidak hanya itu, Rah-
Jumat (13/9/2024). mad mendorong Pemer-
Menurut Rah- Rahmad Handoyo intah untuk meningkatkan
mad, masyarakat harus Anggota Komisi IX DPR RI diplomasi dengan nega-
mendapatkan literasi se- ra-negara yang banyak
cara tepat dan layak. Se- menjadi lokasi kejahatan
hingga mereka yang ingin TPPO. DPR sendiri melalui
bekerja ke luar negeri ha- diplomasi parlemen juga
rus sadar dan paham bah- senantiasa mengangkat
wa mereka harus melalui isu pelindungan Pekerja
jalur resmi. Migran Indonesia.
“Sehingga calon “Jalur diplomasi punya
Pekerja Migran Indonesia peranan yang sangat be-
dapat dipastikan beker- sar, termasuk bagaimana
ja dengan perusahaan ketegasan Indonesia ter-
apa, siapa yang ber- hadap tindakan-tindakan
tanggung jawab serta TPPO karena sudah ban-
jelas hak dan kewa- yak sekali warga kita yang
jibannya,” papar Leg- menjadi korban. Indonesia
islator dari Dapil Jawa harus menunjukkan tarin-
Tengah V itu. gnya terhadap kejahatan
Rahmad menjelas- perdagangan orang ini,”
kan, sosialisasi yang pungkas Rahmad.***
dilakukan BP2MI harus
berisi informasi terkait Editor : Sahril Kadir
Foto : dpr.go.id
banyaknya kasus TPPO.
Informasi edukatif sangat

48 Volume 3 Nomor 13, September 2024