Page 7 - Volume 3 Nomor 13, September 2024 | SUARAMIGRAN.com

LAPORAN UTAMA

Imigrasi Tunda keimigrasian digunakan untuk me-
mantau pergerakan mencurigakan
Keberangkatan Ribuan WNI yang berpotensi melibatkan perda-
gangan manusia.
“Kami juga memperkuat koor-
yang Terindikasi TPPO dinasi dengan kedutaan besar
negara-negara. Hal itu terkait
guna memastikan perlindungan
TANGERANG – Sepanjang 2024, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta hukum bagi pekerja migran Indo-
(Soetta) telah menunda keberangkatan 2.238 Warga Negara Indo- nesia di luar negeri,” tambahnya.
nesia (WNI) yang terindikasi terkait dengan tindak pidana perda- Pendekatan kolaboratif ini di-
gangan orang (TPPO) dan perdagangan manusia (TPPM). Angka harapkan mampu melindungi lebih
banyak WNI dari praktik perdaga-
ini mencerminkan usaha signifikan dalam menekan praktik ilegal ngan manusia dan memberikan
tersebut. rasa aman bagi mereka yang
bekerja di luar negeri.***
“Indikasi TPPO/TPPM utama bagi WNI yang berpotensi Editor : Amrullah
hingga Agustus 2024, kami sudah menjadi korban saat bekerja di luar
menunda keberangkatan 2.238 negeri. Dengan pemeriksaan do-
WNI. Mereka juga terindikasi kumen yang lebih ketat, Imigrasi
akan bekerja di luar negeri secara berhasil menunda keberangka-
non-prosedural,” ungkap Bismo tan ribuan pekerja migran ilegal. Indikasi TPPO/TPPM
Surono, Kepala Bidang Tempat “Imigrasi dengan melakukan pe- hingga Agustus 2024,
Pemeriksaan Imigrasi Bandara meriksaan dokumen secara ketat
Soekarno-Hatta, Sabtu, dilansir dan menunda keberangkatan kami sudah menunda
dari ANTARA. pekerja migran non-prosedural keberangkatan 2.238
Langkah preventif ini menun- bisa ditekan. Pada tahun 2023,
jukkan keseriusan pihak Imigrasi sebanyak 6.622 WNI yang hen- WNI. Mereka juga ter-
dalam memperketat pengawasan dak bekerja secara ilegal ditunda indikasi akan bekerja
perlintasan internasional. Upaya keberangkatannya,” jelasnya.
ini terus diperkuat untuk mencegah Imigrasi Soetta juga mem- di luar negeri secara
terjadinya TPPO dan menjaga kea- perkuat kerja sama dengan BP2MI, non-prosedural
manan serta kenyamanan di ban- Kementerian Luar Negeri, Polri,
dara terbesar Indonesia. serta instansi terkait lainnya untuk Bismo Surono
Menurut Bismo, perdagan- meningkatkan pengawasan dan Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan
gan orang menjadi isu krusial, ter- mencegah TPPO. Sistem informasi Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

5
Volume 3 Nomor 13, September 2024