Page 8 - Volume 3 Nomor 10, Juni 2024 | SUARAMIGRAN.com
P. 8

LAPORAN UTAMA



































           Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam acara pelepasan dan pembekalan PMI. (Dok. Humas BP2MI)
                Negara Tidak Boleh Kalah


                                  Lawan Sindikat





              JAKARTA – Benny Rhamdani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
                (BP2MI), menegaskan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada
                 para pekerja migran Indonesia (PMI) dalam acara pembekalan. Ia memastikan
                          bahwa BP2MI terus berupaya keras dalam pencegahan TPPO.


                “Kami terus memperkuat tata kelola penempa-    sakit dan 2.456 jenazah PMI dalam periode tersebut.
            tan pekerja migran, namun para sindikat dan mafia     Dari kasus-kasus tersebut, Benny mencatat
            penempatan  ilegal  masih  aktif.  Ini  adalah  perang   bahwa sebagian besar PMI ditempatkan tidak ses-
            yang terus kami lanjutkan,” ujar Benny Rhamdani    uai prosedur, dan 80 persen dari korban TPPO ada-
            dalam acara pelepasan dan pembekalan PMI untuk     lah perempuan. Benny juga menekankan bahwa In-
            penempatan di Korea Selatan dan Jerman yang ber-   donesia telah memiliki instrumen hukum yang kuat
            langsung di Jakarta pada hari Senin.               untuk mengatasi isu TPPO. Di antaranya adalah Un-
                Benny menjelaskan bahwa penempatan Peker-      dang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak
            ja Migran  Indonesia secara non-prosedural sangat   Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden
            berpotensi membuat mereka menjadi korban TPPO.     Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pence-
            Data dari Bank Dunia pada 2017 menunjukkan ter-    gahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagan-
            dapat sekitar 9 juta PMI, sementara data dari BP2MI   gan Orang.
            pada  periode  yang  sama  hanya  mencatat  3,6  juta   Ia  mendorong  kolaborasi  antara  pemerin-
            orang yang terdaftar resmi.                        tah,  lembaga  legislatif,  dan  berbagai  pemangku
                Posisi PMI yang rentan akibat penempatan ti-   kepentingan lainnya untuk mencegah penempatan
            dak sesuai prosedur semakin terlihat dari data BP-  non-prosedural yang berpotensi menjadi TPPO.
            2MI. Pada periode 2020 hingga 16 Mei 2024, terdapat   “Negara tidak boleh kalah dalam perang mela-
            107.642 kasus PMI terkendala yang ditangani oleh BP-  wan TPPO,” tegas Benny Rhamdani.***
            2MI. Selain itu, BP2MI juga menangani 3.586 PMI yang   Editor: Amrullah

   6       Volume 3 Nomor 10, Juni 2024
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13