Kepala BP2MI: PMI Sebagai Warga Negara VVIP

SuaraMigran, Jakarta– Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi subyek yang dimuliakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lihat saja, di era Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI, PMI selalu menjadi prioritas pelayanan.

“Juknis yang dibahas hari ini harus pro pada kepentingan PMI. Ini menjadi baseline dan pedoman bagi para petugas BP2MI, kemudian stakeholder terkait agar selaras dalam melindungi PMI. Bagi saya fasilitas, serta layanan keberangkatan maupun kedatangan CPMI/PMI harus menjadi perhatian serius BP1MI,” kata Benny, Rabu, (7/9) saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Kristal Jakarta.

FGD Penyusunan Keputusan Kepala (Kepka) BP2MI tentang Juknis Layanan Helpdesk, Fast Track dan Lounge Keberangkatan dan Kedatangan CPMI dan PMI, di Hotel Kristal, ini menurut Benny akan mempertegas kerja-kerja BP2MI dalam praktek pelindungan 3 (tiga) dimensi pada PMI.

‘’Saya minta formulasi dari pembahasan Juknis ini memperhatikan betul pelindungan 3 dimensi bagi PMI. Baik dari pelindungan ekonomi, sosial, dan hukum. Yang diwujudkan juga dalam bentuk penyediaan Layanan Helpdesk, Fast Track dan Lounge bagi PMI. Jangan anggap sederhana PMI ebagai warna negara VVIP,’’ ujar Benny.

Tidak hany itu, Benny yang juga Waketum OKK DPP Partai Hanura ini menjelaskan dan mengajak jajarannya agar mewujudkan 9 (sembilan) program prioritas BP2MI, yang salah satunya adalah menjadikan PMI sebagai VVIP. Negara jangan sampai tercitrakan membiarkan PMI terdzolimi.

“PMI sebagai VVIP, harus diberikan pelayanan istimewa dan perlakuan hormat oleh negara. FGD penyusunan Kepka ini bukan hanya mengatur sekedar juknis, tetapi juga dari sisi petugas, pembiayaan, dan juga sarana prasarana. Saya katakan negara akan terus dan selalu hadir untuk PMI tercinta,” tutur Benny.

Di tempat yang sama, Direktur Sistem dan Strategi Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Sukarman mengatakan, juknis yang digodok ini merupakan pedoman bagi petugas BP2MI dan para pemangku kepentingan. Tak hanya itu, disusunnya Petunjuk Teknis tersebut merupakan bagian dari keberpihakan BP2MI terhadap PMI.

Sebagai narasumber, perwakilan Direktorat PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Keuangan RI, Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, serta Angkasa Pura II.

Hadir pula Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Lismia Elita; Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Servulus Bobo Riti; Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Mocharom Ashadi; Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Tengah, Dyah Rejekiningrum; serta Kepala BP3MI  seluruh Indonesia yang hadir secara daring. (Redaksi)