Perang Semesta Terhadap Sindikat Digaungkan BP2MI dari Sulsel

SUARAMIGRAN, Makassar – Tidak pernah berhenti memerangi sindikat. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Satgas Sikat Sindikat kembali menguatkan komitmen dalam memerangi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia dengan mengadakan Diskusi Publik bertema “Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia” di The Rinra Hotel Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (26/1/2024).

Saat menyampaikan sambutan, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebutkan terkait penempatan Pekerja Migran sekarang ini menghadapi darurat penempatan ilegal. Negara sedang menghadapi perang terhadap sindikat yang mengorbankan para pekerja migran Indonesia, yang rata-rata di antara mereka adalah kaum perempuan.

“Dalam tiga tahun terakhir sejak 2020 sampai Desember 2023, ada 110.641 PMI Terkendala, sehingga harus dideportasi dan kita layani kedatangannya, serta memastikan tiba dengan selamat di daerah asalnya. Ada 2.597 yang meninggal, dan kita tangani kepulangan jenazahnya hingga diantar ke rumah keluarganya. Dan dalam tiga tahun terakhir, ada 3.672 yang sakit, dan kita tangani kepulangannya, hingga penyembuhannya dan pulang ke kampung halamannya,” kata Benny.

Dilanjutkannya bahwa Satgas BP2MI telah menyelamatkan anak2 bangsa di lapangan sekaligus menggaungkan Perang Semesta, bahwa tidak ada kompromi terhadap siapapun pelaku sindikat.

“Kita sudah melaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali diskusi publik serupa, yakni di Batam, pada 6 April 2023 yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Menkopolhukam, Bapak Mahfud MD. Dilanjutkan di NTT salah satu daerah dengan penempatan ilegal tertinggi, pada 21 November 2023 dan hari ini di Makassar yang menjadi daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia khususnya Malaysia yang keluar secara ilegal melalui Nunukan dan wilayah-wilayah perbatasan di Kaltara,” ujar Benny.

Hadir mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ardiles Saggaf.

Ardiles menyampaikan apresiasinya terhadap BP2MI yang telah peduli dan mengadakan kegiatan ini.

“Sulsel adalah salah satu provinsi penyumbang besar penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai sarana mengumpulkan aspirasi publik demi peningkatan efisiensi pencegahan dan pemberantasan penempatan ilegal. Kami akan terus mengetatkan proses penempatan mulai dari proses administrasi persyaratan, agar masyarakat bisa berangkat secara resmi dan terdaftar,” ungkap Ardiles.

Ditekankan pula oleh Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Sulsel, Aliyah Mustika Ilham, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung BP2MI sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI.

“BP2MI adalah lembaga nonkementerian yang bertugas melayani penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, karena itu BP2MI tentu harus bergerak cepat lewat Satgas Sikat Sindikat untuk menjerat pelaku sindikat penempatan ilegal.
Kami di Komisi IX DPR RI mendorong hal ini dan berharap Satgas ini dapat berperan dalam menghentikan sindikat penempatan ilegal,” ungkap Aliyah.

Aliyah juga mengharapkan dapat melihat hasil diskusi ini saat Rapat Dengar Pendapat antara BP2MI dengan Komisi IX DPR RI.

“Semoga tidak hanya berdiskusi dan berhenti sampai di sini, namun ada dampak positif yang dihasilkan demi pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” harap Aliyah.

Kepala BP2MI menjelaskan bahwa kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary, bukan sekadar TPPO namun juga berbagai tindak pidana lainnya yang melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi (K/L) dan membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk tindak penanganan yang luar biasa.

“Kita perlu lakukan pendekatan yang bersifat multidoors, pengenaan TPPO juga Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harus dicari otak pelaku (mastermind) agar menimbulkan efek jera. Ini adalah Kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak,” kata Benny.

Seperti diketahui menurut data dari BP2MI, selama tiga tahun terakhir, Satgas Sikat Sindikat BP2MI telah menyelamatkan 10.760 calon korban perdagangan orang. Dari 924 kali penggerebekan yang dilakukan oleh BP3MI pusat dan daerah, 90% dari mereka adalah ibu/ibu atau kaum perempuan. Tindak pencegahan oleh BP2MI, perlu diapresiasi juga oleh instansi-instansi lain di daerah.

“Kita bisa sinergi dan kolaborasi, juga berorientasi pada kepentingan Merah Putih dan republik. Inilah saatnya kita lakukan konsolidasi, merapatkan semua kekuatan, membuat peta jalan, merumuskan semua kebijakan, dan memastikan satunya tindakan di lapangan. Jika kita mau dan mampu melakukannya, maka inilah bentuk hadir negara yang sesungguhnya, memberi perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sebagaimana Perintah Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo,” tutup Kepala BP2MI.

Kegiatan ini diisi pula dengan pembacaan Pakta Integritas Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) se-Sulses. Hadir narasumber dari berbagai instansi, yaitu Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf; Asisten I Kab. Nunukan, Abdul Munir; Fungsi Protkons I Konsulat Tawau, Calderon Dalimunthe, dan Kadisnakertrans Prov. Sulawesi Selatan, Ardilles Saggaf. (Redaksi)