Benny Rhamdani: Era Eksploitasi PMI Harus Diakhiri

SM, JAKARTA – Menawarkan kurang lebih 3 (tiga) skema pembebasan biaya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani benar-benar menunjukkan kepeduliannya kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ketika rapat bersama Kemnaker RI dan KDEI Taipei, Benny juga tidak sekedar memberi simulasi pembebasan biaya yang mendapat respon positif Wakil Kepala KDEI. Lebih dari itu, Benny mengingatkan agar praktek perbudakan, memberi beban dan menyulitkan PMI segera ditiadakan.

“Anak-anak bangsa kita jangan dibebankan terus ketika berangkat bekerja di Luar Negeri. Era eksploitasi PMI harus diakhiri. Saya miris melihatnya, bagaimana tidak mereka bekerja dan meninggalkan keluarga, tapi untuk bekerja saja mereka dikenakan biaya yang bagi saya terlalu besar. Potensi hutang akan melilit mereka, kita wajib merubah kondisi ini,” kata Benny, Senin (8/11/2021).

Lalu solusinya seperti apa yang diarahkan Benny untuk nanti pada rapat akhir disodorkannya?, Sebab, tergambar dalam rapat tersebut Kemnaker RI dan KDEI meminta satu tawaran solusi soal pembebasan biaya pemberangkatan PMI yang harus disepakati BP2MI. Bagi Benny pada prinsipnya calon PMI Taiwan, selain segera berangkat juga harus tidak lagi diberatkan dengan berbagai urusan pembayaran personal yang terlampau tinggi.

“Jangan lagi PMI kita dipersulit atau dibebankan dengan biaya transport tiket pesawat berangkat dan balik. Begitupun biaya PCR harus dibebaskan, transportasi lokal bagi CPMI di Luar Jawa perlu digratiskan. Pihak agensi saya minta bertanggung jawab. Cukuplah pola dan praktek yang merugikan sebelum-sebelumnya CPMI atau PMI terus ditimpali beban biaya yang tinggi. Saya tidak mau mereka dipersulit dengan urusan semacam ini. Negara hadir untuk menghendel, memberi solusi terbaik,” ujar Benny, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini tegas.

Sementara itu, Waka KDEI, menyambut baik dan mengapresiasi pemaparan materi dari Kepala BP2MI. KDEI menyebut 3 simulasi dari BP2MI sangat menarik. KDEI memberi masukan agar tiket keberangkatan dari CPMI dapat ditanggung pihak agensi. (*/Amas)