Konsisten Berkolaborasi, BP2MI Tandatangani MoU dengan Pemerintah Daerah

SM, JAKARTA – Kerja berlari yang dicanangkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani makin mantap dilaksanakan. Sabtu, (18/12/2021), bertempat di Command Center, kantor BP2MI, Jakarta Selatan sukses digelarnya penandatanganan Nota Kesepakatan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan BP2MI dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) tersebut berjalan lancar. Benny dalam sambutannya mengatakan pentingnya kerja kolaborasi diciptakan. Salah satu tugas prioritas pemerintah ialah mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan kesempatan bekerja.

“Tentu kita semua mengucapkan syukur Alhamdulillah atas terlaksananya Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini. Insya Allah komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, memberi peluang kepada masyarakat untuk bekerja ke Luar Negeri dapat terlaksana. Dan kerja sama inilah yang akan memudahkan, memfasilitasi calon Pekerja Migran Indonesia agar dapat mewujudkan mimpinya bekerja di Luar Negeri,” ujar Benny.

Tambah Benny mengungkap soal problematika komplit dan tantangan yang dihadapi BP2MI dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI. Menurut Benny, banyaknya kasus kekerasan, peristiwa memiriskan dan ketidakadilan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan diamali PMI yang berangkatnya secara non-prosedural.

“Melalui kesempatan ini saya juga mengharapkan kerja sama pemerintah daerah untuk bersama-sama melawan praktek sindikat ilegal penempatan PMI. Tentu kita tidak rela, selain meris melihat insiden penganiayaan, perlakuan tidak adil terhadap PMI di negara tempatan. Juga akan melawan, bahwasanya kasus-kasus kekerasan yang menimpa PMI, sebagian besar dialami mereka yang berangkatnya unprosedural. Diberangkatkan calo, sindikat atau mafia. Inilah yang harus kita bereskan, kita lawan,” tutur Benny, politisi Partai Hanura itu tegas.

Mengantisipasi atau meminimalisir kejadian yang membahayakan jiwa dan keselamatan PMI, maka perlu dilakukannya literasi, edukasi terus-menerus. Mengajak elemen masyarakat untuk melaporkan ketika melihat atau mengetahui adanya keberangkatan CPMI non-prosedural. Seperti apapun lincahnya sindikat, Benny mengatakan negara tidak boleh kalah.

“Kerja para sindikat ini begitu rapi. Sebab mereka sering memperalat oknum aparat pemerintah untuk berkompromi dan mendukung misi mereka. Tentu disini ada ruang gratifikasi. Itu sebabnya, Pemda harus berperan aktif memberi edukasi pada semua masyarakatnya agar tidak mengikuti perekrutan PMI secara ilegal. Karena bagaimanapun negara tidak boleh kalah dari para sindikat biadab itu,” ujar Benny menutup.

Sekedar diketahui, Penandatanganan MoU ini dilaksanakan BP2MI dengan Pemda Kabupaten Tanah Laut, Sambas, Dompu, Lombok Timur, Blitar dan Kota Ambon. (Redaksi)