JAKARTA – Terucap apresiasi dan dukungan dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (23/8/2022). RDP antara Komisi IX DPR RI dan BP2MI kali ini membahas soal review pertanggungjawaban anggaran BP2MI tahun 2021.
”Tidak mudah mempertahankan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja-kinerja BP2MI yang luar biasa. Termasuk mendapatkan predikat WTP,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Runtuwene saat memimpin RDP.
Felly menyebut Komisi IX DPR RI mendukung BP2MI dalam hal penambahan anggaran pada tahun 2023, Komisi IX DPR juga melihat capaian kinerja BP2MI tahun 2021, sekaligus melihat apakah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimanfaatkan secara baik dan benar atau tidak.
- Advertisement -
Sementara itu, sebelum para wakil rakyat yang hadir memberikan tanggapan, Benny Rhamdani, selaku Kepala BP2MI menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang dibangun selama ini. WTP juga diraih BP2MI karena terciptanya sinergitas yang baik antara BP2MI dan Komisi IX DPR RI.
- Advertisement -
”Saya wajib menyampaikan banyak terima kasih kepada Komisi IX DPR RI. Yang telah melakukan pengawasan yang sangat efektif kepada kami. Sehingga BP2MI mendapat predikat WTP untuk ke delapan kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Benny.
Tak hanya itu, Benny juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapinya dalam memberantas sindikat penempatan ilegal PMI, di mana BP2MI memiliki keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun kewenangan.
“Padahal pencegahan dan penanganan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), bukan hanya tanggung jawab BP2MI saja. Ada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sesuai Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 yang perlu didorong kinerjanya, di mana ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat di dalamnya,” tutur Benny.
Kepala BP2MI, memberi penjelasan rinci soal laporan Realisasi Anggaran BP2MI Tahun 2021. Yang terdiri dari Realisasi Belanja sebesar Rp 312.785.856.669 atau mencapai 98,67%, dan Realisasi Pendapatan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.262.331.312,00 atau mencapai 171,76%. (Redaksi)