Bedah Buku Perang Semesta
Perjuangan BP2MI Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia
JAKARTA – Peluncuran dan bedah buku “Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal” digelar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) medio Maret lalu di Phala-wan Terrace Café, Jakarta Selatan.
Buku itu menggambarkan perjuangan BP2MI dalam menangani sindikat penempatan ilegal yang merugikan pekerja migran Indonesia (PMI). Kepala BP2MI Benny Rhamdani terlihat bersemangat dalam peluncuran dan bedah buku tersebut.
Dalam sambutannya, Benny mengatakan telah melakukan berbagai langkah dalam memberikan layanan terbaik buat PMI. Namun begitu, masih ada problematika kompleks dalam melindungi PMI, termasuk masalah sindikat penempatan ilegal yang masih beroperasi dan stigma negatif terhadap PMI.
- Advertisement -
“Sindikat dan mafia penempatan ilegal PMI masih menjadi masalah yang belum tuntas hingga saat ini,” ujar Benny.
Mantan aktivis mahasiswa ini merinci tiga permasalahan utama yang menjadi kendala dalam perlindungan PMI.
Pertama, mindset publik yang melihat PMI sebagai beban dan sumber masalah. Kedua, kejahatan sindikat dan calo yang tidak kunjung selesai, dan ketiga, komitmen negara untuk memberantas oknum aparat yang terlibat membekingi sindikat.
“Saya berharap, pendalaman bedah buku ini tidak berhenti dalam ruangan ini, tetapi sampai keluar menyebar dalam kajian akademik. Saya tidak rela jika kita berlutut kepada sindikat yang mengendalikan nasib anak bangsa,” ungkap Benny.
BP2MI di kepemimpinan Benny kurang lebih empat tahun telah secara konsisten berupaya menekan penempatan ilegal PMI dengan berbagai langkah, termasuk kolaborasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto.
Benny menegaskan komitmen untuk memberantas sindikat penempatan ilegal yang merugikan masyarakat. “Kita ingin memastikan negara hadir, negara tidak boleh kalah dan hukum harus bekerja,” ucapnya.
Penempatan ilegal PMI juga merupakan fokus dalam Rencana Strategis BP2MI, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meskipun Bank Dunia mencatat sekitar sembilan juta PMI, hanya sekitar 4,5 juta yang terdaftar secara resmi dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan PMI (SISKOP2MI) milik BP2MI.
- Advertisement -
Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat BP2MI, Romo Beni Soesetyo yang juga hadir dalam kegiatan itu menyimpulkan bahwa status BP2MI sebagai regulator, bukan eksekutor, menjadikan penindakan hukum bagi para sindikat menjadi terkendala.
“Dari buku itu juga, Benny menjelaskan tentang penguatan G to G, dan sosialisasi terhadap masyarakat di pelosok menjadi salah satu solusi bagi BP2MI yang bukan badan eksekutor,” ungkapnya.
Romo mendorong Benny dan jajarannya untuk melakukan penindakan berani, seperti penggerebekan, pernyataan kontroversial dalam media, serta pendekatan sinergi dengan teman-teman penegak hukum, pemilik wewenang perbatasan, serta para stakeholder seperti Non-Governmental Organization (NGO).
Sementara Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobi Anwar Ma’arif menilai seorang Benny Rhamdani adalah sosok yang berani menyuarakan, bahwa tidak hanya keterlibatan oknum aparatur negara yang terlibat penempatan ilegal.
Oknum dari BP2MI sendiri pun juga bahkan pernah terlibat dalam kejahatan itu.
Di sisi lain Kepala Redaksi Jawa Pos Jakarta, Susilo menyebut Buka Perang Semesta ini bukan legacy, tetapi dokumentasi progresif perubahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Bagi Susilo, sepak terjang Benny Rhamdani dalam pelindungan PMII tidak cukup dirangkum dalam 19 bab buku ini.
“Jargon negara harus hadir, negara tidak boleh kalah terhadap sindikat, bukan cuma milik pak Benny atau BP2MI saja, saya rasa media juga punya tanggung jawab itu,” imbuhnya.
Kepala Divisi Publishing Media Indonesia, Iis Zatnika, menyatakan terima kasihnya kepada Benny Rhamdani karena sudah dipercaya menjadi tim penyusun buku ini.
Iis mengungkapkan bahwa para jurnalis Media Indonesia adalah jurnalis akar rumput yang berasal dari daerah kantong Pekerja Migran Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat.
“Kita semua di NTB mempunyai ibu yang sama. Sebagian besar ibu-ibu kita di Arab. Jadi kita merasakan langsung tiap-tiap kebijakan BP2MI. Kita mempunyai kedekatan emosional dalam menyusun buku ini,” ucap Iis. (*/alex)
