Buka Rakortas, Benny Minta Gubernur Sulteng Berkolaborasi Perangi Sindikat

SM, SULTENG – Mengawali sambutannya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Senin (22/11/2021) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mengajak pemerintah daerah memerangi Sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Indonesia sedang darurat penempatan ilegal PMI. Melalui kesempatan ini, di hadapan Gubernur Sulteng, Pak Haji Rusdy Mastura saya mengajak kita semua untuk memerangi Sindikat penempatan ilegal PMI. Komitmen inilah yang membuat saya tidak disukai, dimusuhi, dan selalu diserang para pengusaha hitam. Tapi saya tidak pusing dengan itu. Yang saya dilakukan adalah para PMI terbebas dari eksploitasi, hutang yang menjerat mereka,” kata Benny, politisi Partai Hanura ini.

Tidak hanya penempatan ilegal PMI, Kepala BP2MI juga menyampaikan agar pemerintah daerah menjalankan mandat Undang-undang (UU) 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan jangan terlalu memikirkan tentang anggaran. Sebab, BP2MI sudah membuat terobosan program yang pro pada PMI.

“Selain itu dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 mengamanahkan agar pemerintah daerah bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan PMI. Terkait minimnya agaran daerah, jangan terlalu dipusingkan. BP2MI sudah punya alternatif terkait itu. Atas kerja sama dengan Menteri BUMN, Bung Erick Thohir para CPMI atau PMI sekarang bisa terbebas dari jeratan rentenir. Mereka tidak perlu lagi menjual harta benda milik keluarga,” ujar Benny tegas.

Dalam pembukaan Rakortas yang dihadiri Gubernur Sulteng dang Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda dan para Kepala Dinas Tenagakerja ini Benny mempertegas arah kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibawah kepemimpinannya.

“Tugas saya adalah mengubah mindset masyarakat yang memandang TKI yang sekarang kita sebut PMI atau Pekerja Migran Indonesia sebagai profesi bermasalah untuk direkonstruksi. Pekerjaan memperbaiki kembali ini saya yakini tidak mudah. Sekarang PMI adalah warga VVIP, dan Pahlawan Devisa. Presiden memerintahkan saya untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu yang sedang saya lakukan,” tutur Benny.

Tambah Benny mengatakan tugas untuk sosialisasi melakukan pendekatan ke daerah-daerah seperti yang dilakukannya dalam agenda roadshow yaitu untuk membangun kesadaran bersama. Dan melahirkan komitmen agar pemerintah daerah mengambil bagian dalam urusan penempatan CPMI atau PMI.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulteng, Gubernur Rusdy memberi apresiasi dan menyambut baik kedatang Kepala BP2MI. Menurut Gubernur yang dikenal sederhana ini, gebrakan BP2MI sekarang sudah mulai terdengar di daerah-daerah dimana sebelumnya jarang didengar. Padahal, tambah Gubernur apa yang menjadi tugas pokok BP2MI sangat mulia. Secara tegas, ia berjanji menjalankan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan PMI melalui regulasi di daerah.

“Selaku tuan rumah saya menyambut baik pelaksanaan Rakortas di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ini. Tentu ini sebagai bentuk perhatian BP2MI terhadap warga kami, terlebih mereka yang menjadi PMI atau CPMI. Saya berterima kasih kepada Pak Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI. Demi terwudnya sinergitas saya akan bekerja maksimal untuk merumuskan regulasi di daerah yang berpihak kepada CPMI dan PMI. Luar biasa, banyak hal yang telah dipaparkan Kepala BP2MI dalam sambutan beliau tadi. Kami Pemda Sulteng, akan siap membangun sinergitas untuk masyarakat tercinta,” kata Rusdy dalam sambutannya.

Sekedar diketahui, setelah prosesi pembukaan Rakortas Kepala BP2MI dan Gubernur Sulteng melakukan press konferens. Mereka menyampaikan komitmen bersama untuk Sikat Sindikat dan menjalankan apa yang menjadi amanah dari Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan Rakortas ini juga diikuti seluruh Kepala UPT BP2MI se-Indonesia. Sebagian menghadiri langsung di lokasi kegiatan. Dan sebagiannya hadir secara virtual melalui Zoom meeting. (*/mas)