BATAM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD, secara terbuka menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.
Hal itu disampaikan saat membuka Diskusi Publik yang diselenggarakan BP2MI, Kamis, (6/4/2023) di Swiss-Belhotel Kota Batam. Menurut Mahfud, perjuangan dan kesungguhan Kepala BP2MI untuk memberikan pelayanan yang baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib mendapat dukungan.
- Advertisement -
“Apa yang dikerjaka BP2MI sangat baik. Hingga diskusi publik hari ini merupakan terobosan positif. Patut diapresiasi. Termasuk ketegasan Kepala BP2MI memecat pegawainya nakal. Pemerintah tidak main-main untuk memerangi sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Yang disampaikan Pak Benny Rhamdani dan juga dilakukan beliau di BP2MI menggambarkan keberpihakan nyata negara pada para pekerja migran Indonesia,” kata Prof Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Termasuk dalam hal
Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 21 Tahun 2007. Mahfud menyebut kolaborasi berbagai pihak harus diwujudkan. Kesadaran memerangi praktek perdagangan manusia harus dihapus.
“Penempatan ilegal yang marak terjadi dan terus dilawan BP2MI juga membutuhkan dukungan kita semua. Perang Semesta dalam ide besar Pak Benny Rhamdani menurut saya sangat tepat. Bahwa semua komponen rakyat, dan seluruh sumber daya perlu kita kerahkan untuk memerangi sindikat,” tutur Mahfud tegas.
- Advertisement -
Di tempat yang sama, Benny menyampaikan perlunya sanksi diberikan kepada calo dan mastermind dalam penempatan PMI secara unprosedural. Kata Benny, tak ada negosiasi, apalagi kompromi untuk pelaku penempatan ilegal PMI. Penegakan hukum menurutnya sebagai kunci.
“Pencegahan kami lakukan dan ada progresnya. Kerap kali kasus yang kita dorong ke proses hukum, namun sanksi yang diperoleh dari sindikat tidak setimpal. Menurut saya harus ada sanksi tegas. Dan kita tidak menyeret aktor penempatan semata, melainkan mastermind. Harus ada efek jera terhadap para mafia penempatan secara tidak resmi,” kata Benny.
Disampaikan Benny, menyeret para pelaku penempatan di penjara adalah solusi yang tepat. Bahkan Benny berharap ada kesadaran ideologis dari para pejabat publik untuk bisa memberi pembelaan melalui kebijakan kepada PMI.
“Kita akan menyeret mereka para sindikat penempatan ilegal PMI ini ke penjara. Dalam pemberian sanksi, kami tidak main-main. Ini menjadi perhatian serius semua pihak yang peduli pada PMI untuk bersikap membela PMI dan memerangi sindikat ilegal PMI,” tutur Benny.
Kepal BP2MI bahkan menyampaikan rasa hormat dan penghargaannya kepada Menkopolhukam yang disebutnya telah menjadi inspirasi dalam memberantas sindikat. Benny menyebut Menko Mahfud seperti simbol yang dari sikapnya memberi motivasi untuk berbuat hal-hal baik kepada publik.
“Terima kasih Pak Prof. Mahfud MD yang telah menginspirasi kami, memberi motivasi kepada kami untuk terus berjuang memerangi sindikat. Saya yang sebelumnya hapir pesimis dalam memerangi para sindikat, kini makin bersemangat karena kehadiran dan sikap Pak Mahfud. Terima kasih sekali lagi Pak Menko,” ujar Benny menutup. (Redaksi)