SM, PONTIANAK – Merintis kerja sama yang sinergis, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani makin eksis menggalang kekuatan. Tentu hal tersebut, sebagai wujud dari menyukseskan program penempatan dan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Tidak hanya bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikomandoi Erick Thohir, selaku Menteri, sejumlah lembaga, Ormas termasuk DPR RI melalui mitra kerjanya di Komisi IX DPR RI, BP2MI menjalin kerja harmonis. Sabtu (11/9/2021), sebagai wujud negara hadir menyediakan lapangan pekerjaan, BP2MI dan Komisi IX DPR RI melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kalimantan Barat (Kalbar).
“Kegiatan hari ini tidak lain adalah buah dari kerja sama BP2MI dan Komisi IX DPR RI. Kami UPT BP2MI Pontianak yang menjadi tuan rumahnya. Para narasumber selain dari BP2MI yang dalam hal ini akan disampaikan Direktur Pelindungan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Ibu Wahyuningrum, SH.,MH juga ada penyajian materi dari Anggota Komisi IX DPR RI, Pak Alifudin, SE.,MM, Kepala Dinas Tenagakerja Kabupaten Kubu Raya, dan kami dari UPT BP2MI Pontianak. Tentu acara sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman terkait peluang kerja ke Luar Negeri dan program prioritas BP2MI. Agar masyarakat tidak terjebak mengikuti jalur-jalur ilegal pengiriman pekerja migran Indonesia,” ujar Kepala UPT BP2MI Pontianak, AKBP Amingga M. Primastito, S.I.K.
Kegiatan sosialisasi yang bertempat di Kantor Camat Sungai Ambawang, Kbupaten Kubu Raya ini menurut Anggota DPR RI, H. Alifuddin, SE.,MM, merupakan bagian dari komitmen BP2MI dan Komisi IX DPR RI untuk memberi solusi kepada masyarakat. Legislator dari PKS itu mengaku kagum atas keseriusan Kepala BP2MI dalam menyukseskan segala program, meski dalam keterbatasan anggaran.
“Tentu ini sebagai komitmen bersama BP2MI dan kami Komisi IX DPR RI untuk memberi alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah perlu hadir, dan inilah wujudnya kehadiran pemerintah salah satunya. Saya salut, dan menaruh rasa hormat kepada Kepala BP2MI, Pak Benny Rhamdani yang begitu total bekerja. Sukseskan program, bekerja maksimal walau anggaran yang ditetapkan 2021 sangat sedikit,” kata Alifuddin, Sabtu (11/9/2021).
Tidak hanya itu, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 itu menyebut bahwa akan siap memperjuangkan usulan program dari BP2MI di untuk tahun 2022. Menurutnya BP2MI dengan kerja mulianya harus ditopang DPR RI.
“Kami Komisi IX DPR RI dan saya secara pribadi akan berjuang habis-habisa untuk mengawal, ditambahkannya anggara di BP2MI. Pada tahun 2022, usulan anggaran dari BP2MI harus dinaikkan, karena pekerjaan BP2MI sangat mulia. Bukan hanya PMI legal yang diperjuangkan ketika bermasalah atau dideportase, melainkan para PMI ilegal pun dibantu. Ini luar biasa bagi saya,” tegas Alifuddin.
Sementara itu, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan kawasan Eropa dan Timur Tengah, Wahyuningrum, SH.,MM dalam paparan materinya mengingatkan pentingnya peran negara. Masyarakat dikatakannya perlu terlibat dalam proses pembangunan, termasuk mengikuti program pemerintah. Yayu, begitu Wahyuningrum akrab disapa menyebut peluang kerja ke Luar Neger dan Pelindungan Penyeluruh kepada PMI sebagai VVIP telah tengah diwujudkan BP2MI. Itu sebabnya, ia mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam program tersebut.
“Secara menyeluruh BP2MI yang dipimpin Pak Benny Rhamdani mempunya 9 program prioritas. Satu diantaranya yang sering kita ingat-ingatkan dan laksanakan ialah sikat sindikat. Peluang kerja ke Luar Negeri harus dimanfaatkan masyarakat. Jangan tergoda dan ikut pengaruh bujujan dari para sindikat yang mengajak masyarakat calon PMI mengikuti jalur ilegal. Terkait pelindungan pekerja migran ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan BP2MI sedang menjalankan mandat konstitusional tersebut. PMI harus menjadi warga VVIP, visi inilah yang sedang dijalankan BP2MI, kita ajak masyarakat terlibat bersama-sama,” ujar Yayu menutup. (Rd/*)