Melayani & Melindungi Dengan Nurani

Masyarakat Miskin Informasi, Bisnis Pengiriman PMI Ilegal Masih Tinggi

2.028

Jakarta – Bisnis pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri masih terbilang tinggi. Jaringan sindikat yang mengorganisir dan mengendalikan bisnis ini bergerak secara rapih.
Apa penyebab sampai bisnis pengiriman pekerja migran ilegal tersebut masih tinggi? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyebut karena masyarakat miskin informasi.

“Para calo yang merupakan kaki tangan sindikat mengiming-imingi pekerja migran dengan pekerjaan bagus, bergaji tinggi, kemudian memberangkatkan pekerja migran secara cepat ke negara penempatan. Mereka tidak mendapat informasi yang benar,” Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

“Pekerja migran ilegal ini menjadi korban dari calo. Mereka yang merupakan kaki tangan sindikat mengiming-imingi pekerja migran dengan pekerjaan bagus, bergaji tinggi, kemudian memberangkatkan pekerja migran secara cepat ke negara penempatan. Mereka tidak mendapat informasi yang benar,” kata Benny kepada Suara Migran di Jakarta, Rabu (16/9/2021).

Berdasarkan data, PMI ilegal di luar negeri memang jauh lebih banyak ketimbang yang sesuai prosedur. Dari 9 juta jiwa, hanya 3,7 yang berangkat secara resmi atau sesuai ketentuan. Mereka ini yang dalam pengawasan negara. Sisanya pekerja migran ilegal.

Angka pengiriman PMI ilegal ini bisa ditekan menurut Benny jika ada sinergi antara pemerintah daerah dengan BP2MI. Sinergi yang dimaksud adalah dengan menyiapkan berbagai informasi yang komprehensif dan cukup bagi para pekerja migran sehingga resiko berangkat secara ilegal dapat diketahui.

Jika sinergitas berjalan baik, Benny yakin BP2MI mampu melakukan proteksi dini dari hulu agar tidak ada lagi korban anak-anak bangsa kita yang diberangkatkan secara ilegal.

“Masyarakat harus disuguhi informasi yang benar,” ucapnya.

Faktor lainnya adalah banyaknya keterlibatan oknum, mulai dari lembaga atau organisasi di dalam bisnis pengiriman pekerja migran.

“Saya tidak terbiasa basa-basi, jujur ini era keterbukaan, ada banyak oknum dari berbagai instansi atau lembaga kemungkinan juga terlibat,” ujarnya.

Benny dan jajarannya tidak akan membiarkan sindikat seolah-olah bisa mengatur negara ini.

“Jangan pernah kita memberi kesempatan para pemilik modal, orang-orang berduit seolah-olah dengan uangnya mereka bisa mengendalikan negara ini? Tidak. Atau seolah-olah mereka bisa membayar kita aparatur negara yang diberikan mandat oleh rakyat, tidak,” katanya. (*/adm)

Tinggalkan Balasan