Support BP2MI Berantas Sindikat, Benny Rhamdani Apresiasi Kohati PB HMI

SUARAMIGRAN, JAKARTA – Terus memaksimalkan pelayanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dipimpin Benny Rhamdani, selalu membuka diri. Menurut Benny, melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara total menjadi prioritas penting. Atas kebutuhan tersebut, membangun sekutu menjadi amat penting.

Rabu, (12/1/2022), di ruang kerja Kepala BP2MI, Benny menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan Korps HMI Wati Pengurus Besar (Kohati PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), periode 2021-2023. Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Kohati PB HMI, Umiroh Fauziah dan Sekretaris Umum Immayati Kalean. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman Kohati PB HMI. Saya tentu bersyukur atas kunjungan dan diskusi yang baik ini. Ketua Umum Kohati PB HMI, dan Sekretaris Umum Kohati yang hadir langsung. Pembahasan, baik isu dan kasus-kasus terkini yang didiskusikan akan menjadi bahan masukan sekaligus perhatian kami. BP2MI berharap sinergi, tindakan aksi bisa kita lakukan bersama,” ujar Benny.

Kepala BP2MI yang juga mantan Ketua Umum PMII Cabang Manado itu menyampaikan bahwa ada titik temu dan semangat yang sama antara BP2MI serta Kohati PB HMI dalam mengawal PMI. Terlebih PMI perempuan yang sering diperlakukan diskriminasi.

“BP2MI juga mendapat masukan melalui silaturahmi ini dan ada titik temu untuk kita saling support. BP2MI bersama Kohati PB HMI berada pada satu frekuensi yang sama, melawan Sindikat. Komitmen tersebut diantaranya ialah meminimalisir ketimpangan yang melemahkan PMI. Perbaikan fasilitas terus-menerus patut kita lakukan. Perlakuan tidak adil, perlakuan kasar dan merugikan PMI perempuan sudah saatnya ditinggalkan. Ayo kita wujudkan narasi besar melindungi PMI dalam program nyata, melalui kolaborasi. Edukasi dan sosialisasi untuk merubah paradigma, dari era jahiliyah ke era modern yang transparan dan populis. PMI tidak lain adalah warga VVIP, mereka Pahlawan Devisa yang layak diperlakukan hormat oleh negara,” kata Benny di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Ketua Umum Kohati Umiroh Fauziah mengatakan pihaknya konsen terhadap Pelindungan perempuan dan anak. Hal itu sangat relevan dengan peran, fungsi BP2MI. Umiroh menyebut maraknya praktek kekerasan dan tindakan diskriminasi yang diamali PMI perempuan disebabkan berbagai fariabel penting.

“Kohati PB HMI juga membangun Aliansi, berjejaring, konsen membahas persoalan, kebutuhan dan eksistensi perempuan serta anak. Ini bahasan penting, kami juga menemukan meningkatkan praktek yang merugikan pekerja perempuan dilatarbelakangi berbagai aspek. Termsuk prodak kebijakan pemerintah, soal edukasi atau kesadaran pendidikan yang perlu diliterasi,” tutur Umiroh.

Lanjut diuraikannya tentang ikhtiar Kohati PB HMI mengawal hak-hak perempuan dengan mendorong edukasi terhadap calon pekerja, pekerja dan masyarakat umumnya. Menurutnya tindakan partisipatif, gotong royong melakukan perubahan perlu dilakukan secara berjamaah. Dengan spirit untuk Pelindungan Pekerja perempuan, Kohati PB HMI akan mendukung BP2MI.

“Data yang kami temukan, pekerja (buruh) perempuan sering menjadi rentan untuk mendapatkan perlakuan tidak adil. Situasi-situasi inilah yang memerlukan peran bersama semua pihak. Sehingga posisi perempuan menjadi setara di ruang kerja dengan laki-laki, dan tidak ditindas. Negara harus berpihak pada PMI perempuan, Pelindungan ketat secara hukum wajib dilakukan. Untuk meminimalisir kompleksitas masalah itu, maka perlu dibanguah sekutu guna memerangi Sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia,” tutur Umiroh yang diperkuat Immayati.

Kohati PB HMI juga tak lupa mengusulkan ide, gagasan konstruktif, dan mengajak sinergi kolaborasi dibangun bersama BP2MI. Untuk diketahui, kehadiran Kohati PB HMI mendapat sambutan luar biasa dari Kepala BP2MI, Deputi dan Direktur. Kepala BP2MI pun meyakini bahwa kerja sama lintas sektoral, kelembagaan dan lintas organisasi menjadi kunci perubahan, kemajuan dunia PMI.

Tak lupa Benny Rhamdani mengajak Kohati PB HMI ikut serta memerangi penempatan ilegal PMI. Deputi Irjen Pol. Achamd Kartiko, Gatot Hermawan dan Direktur, Lismiya. Ketum Kohati PB HMI juga didampingi sejumlah pengurus. Percakapan dialogis berlangsung dinamis, dan bermutu. Membicarakan program, substansial dan saling menyodorkan alternatif kerja revolusioner yang berdampak luas.

Spirit kerja bersama antara BP2MI dan Kohati PB HMI akan ditindaklanjuti melalui kerja kemitraan. Agar praktek sindikat penempatan ilegal PMI dihentikan. Terlebih isu kekerasan terhadap pekerja perempun yang dibicarakan dalam audiensi kali ini.

Tidak hanya itu, Kepala BP2MI menyebut soal perubahan paradigma pelayanan yang wajib dilakukan pemerintah. Negara perlu transparan dan berpihak pada eksistensi PMI. Penghargaan terhadap PMI perlu dibangun agar berdampak positif pada sikap pemerintah dalam memprodukasi kebijakan yang tepat.(Redaksi)