Kompak BP2MI, Kemnaker dan KDEI Genjot Percepatan Penempatan PMI Taiwan
SM, JAKARTA – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Senin (8/11/2021), bertempat di ruang rapat Kepala BP2MI memaparkan terkait skema pembebasan biaya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal tersebut disampaikan Benny dalam rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) dan pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) melalui virtual meeting. Menurut Benny pemerintah Indonesia tidak mau ada peluang kebijakan meringankan atau membebaskan biaya penempatkan dimainkan kelompok tertentu.
”Kami menawarkan beberapa skema pembebasan biaya penempatan. Paling minimal tiket keberangkatan, pemeriksaan kesehatan atau test PCR, penandatanganan perjanjian kerja dibebaskan. Sebab sejauh ini terdapat beban yang berat diberikan ke Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Saya mau negara hadir disini. Jangan juga peluang tersebut dimanfaatkan para bandar atau mafia untuk mencekik CPMI,” kata Benny tegas.
- Advertisement -
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) Kemnaker RI, Suhartono ketika memulai memimpin rapat memberi apresiasi kepada Kepala BP2MI atas upaya serius yang dilakukan. Dimana dibukanya kembali kerja sama Indonesia Taiwan untuk penempatan PMI tidak lepas dari kerja keras Kepala BP2MI.
”Kami berterima kasih, dan menghaturkan apresiasi atas kerja sungguh-sungguh dari Kepala BP2MI, Pak Benny Rhamdani. Segala ikhtiar ditempuh, sehingga sampai saat ini Taiwan membuka kembali peluang kepada kita untuk penempatan PMI. Sebuah kolaborasi yang kami harapkan terus dipertahankan dan diperkuat dengan Kemnaker,” ujar Suhartono, Senin (8/11/2021).
- Advertisement -
Tidak hanya itu, Kabadan Benny merinci perihal 10 (sepuluh) jabatan yang dibebaskan biaya, yakni pengurus rumah tangga, pengasuh bayi. Pengasuh Lansia, juru masak, sopir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang atau perkebunan dan awak kapal perikanan migran.
Lebih lanjut Benny menegaskan pentingnya sinergi dibangun untuk mengimplementasikan pembebasan biaya bagi PMI. Untuk diketahui, dalam rapat tersebut Wakil Kepala KDEI Taipei, Teddy Surachmat menyampaikan saran serta ikut memperkuat rekomendasi atau usulan skema dari BP2MI terkait pembebasan biaya penempatan PMI.
”Sinergi implementasi pembebasan biaya bagi Pekerja Migran Indonesia diantaranya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi kerja serta Bank BUMN/atau Bank Pembangunan Daerah. Ketika entitas ini bekerja bersama, seiring sejalan dan konsisten maka kerinduan, cita-cita kita membebaskan biaya bagi Pekerja Migran Indonesia akan terwujud dengan baik,” ujar Benny, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Achmad Kartiko, Deputi Kawasan Asia, Afrika, Gatot Hermawan dan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon. Juga didampingi Stafsus Kepala BP2MI, Aulia Febrina, Tenaga Profesional, Hengky Irawa. Bersama beberapa Direktur lainnya. (*/Amas)