JAKARTA – Indonesia di paruh gelombang bonus demografi. Meledaknya jutaan angkatan kerja ini memaksa Negara harus segera mencari jalan keluar. Tujuannya agar fenomena pengangguran tidak menjadi momok di RI.
Selain menciptakan lapangan kerja dalam negeri, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pasar kerja di luar negeri. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI menjadi lembaga negara yang menjadi garda terdepan untuk mengirim angkatan kerja produktif ke negara-negara penerima Pekerja Migran Indonesia.
Data BP2MI tahun 2023, lembaga yang dipimpin Benny Rhamdani itu sudah mengirim sebanyak 273.747 PMI ke luar negeri. Jumlah tersebut melampaui jumlah penempatan Tahun 2022 sebanyak 200.761 orang dan melampaui target penempatan yang dicanangkan untuk tahun 2023, sebanyak 250.000 orang PMI.
- Advertisement -
Sementara itu, terdapat tiga negara yang paling dominan menyerap PMI, yakni Korea Selatan, Jepang dan Jerman. Kendati sudah menempatkan PMI di negara-negara tujuan, BP2MI masih berharap agar negara-negara penerima PMI dapat memperluas kerja sama dengan menambah jumlah sektor pekerjaan.
“Misal Korea, jangan hanya manufaktur dan perikanan. Kami harapkan diperluas, misal sektor logistik, pertanian, hospitality, dan lainnya,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani di sela acara pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dan Jerman di Jakarta.
Komitmen perluasan sektor pekerjaan untuk PMI kata Brani, akan membantu Indonesia mengatasi masalah pengangguran. Dengan kebijakan perluasan sektor pekerjaan, fenomena bonus demografi akan terurai. Negara dengan sendirinya mengalami peningkatan devisa yang signifikan.
- Advertisement -
“Kami sadar angka pengangguran sangat tinggi, angkatan kerja kita juga. Dan peluang kerja di luar negeri menjadi jalan, strategi kita. Maka itu, kami tidak ingin hanya peningkatan penempatan PMI dari segi jumlah, tapi juga sektor pekerjaan,” tutur Brani.
Ia juga mengharapkan pada tahun ini penempatan pekerja migran Indonesia untuk sektor formal dapat lebih meningkat. Selain itu BP2MI juga akan terus membenahi dan meningkatkan kualitas layanan dalam mengatasi masalah perdagangan orang.
“Tahun ini kami perkuat tata kelola perlindungan yang semakin baik, dan negara cepat merespon kasus-kasus yang terjadi di lapangan,” ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Auditor Utama Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Adib Susilo menekankan pihaknya turut memastikan para pekerja migran Indonesia terlindungi dengan baik, salah satunya melalui pengelola keuangan, evaluasi program, hingga kebijakan BP2MI.
“Kami akan mengaudit untuk memastikan bahwa pengelolaan dana di BP2MI digunakan untuk melindungi PMI telah akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Ia mengakui sudah banyak beberapa inovasi positif yang dicapai BP2MI meski masih ada beberapa kekurangan. “Kekurangan itu kami beri rekomendasi agar ke depan lebih baik,” tuturnya. (***)
