Melayani & Melindungi Dengan Nurani

Perang Total: BP2MI vs Sindikat Penempatan Pekerja Migran Ilegal

1.869

Jakarta – Perang total melawan mafia atau sindikat penempatan pekerja pekerja migran ilegal dikumandang dan sedang dilakoni Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perang total akan terus dilakukan sampai pelaku dan sindikatnya bertobat.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan komitmen dan keseriusannya memimpin peperangan melawan sindikat pengiriman illegal PMI (Pekerja Migran Indonesia). “Saya tidak akan berhenti sampai sindikat menyerah, tobat dan kembali ke jalan yang benar,” kata Benny.

Sejak diserahi kepercayaan memimpin BP2MI, Benny sudah mengidentifikasi adanya persoalan terbesar PMI. Persoalan itu adalah kuatnya sindikasi yang melibatkan berbagai oknum, baik di jajaran pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Itu sebabnya, mantan anggota DPD RI di awal kepemimpinannya ini mengumandangkan perang dan memantapkan langkah serta kebijakannya memerangi sindikat pengiriman ilegal PMI. Tanpa itu, karut-marut dan berantakannya persoalan penempatan PMI menurut dia sulit terurai.

“Kita basmi mafia atau sindikat pengiriman pekerja illegal PMI. Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi warganya yang sedang berjuang di luar negeri. Perlindungan itu mencakup aspek sosial, ekonomi dan hukum,” Benny menegaskan.

Dengan perlindungan yang diberikan negara, Benny yakin kesejahteraan PMI akan meningkat. Mereka juga bisa bekerja dengan tenang dan nyaman.

Benny tak memungkiri jika pekerja migran selama ini terlilit banyak kasus dan kesan terabaikan. Bahkan publik berpersepsi jika pekerja migran itu identik dengan masalah dan terkonotasi sebagai pekerja rendahan.

Benny jelas ingin mengubah persespi tersebut. Ia mau menempatkan pekerja migran di tempat terhormat mengingat kontribusi besar yang mereka berikan kepada negara.

“PMI adalah adalah pahlawan dan pejuang devisa. Mereka menghidupi keluarganya. Sumbangsih mereka untuk negara juga sangat besar dengan menghasilkan remitansi Rp 159,6 triliun yang hampir setara dengan sektor migas. Jadi selayaknya kalau PMI menjadi warga negara VVIP,” katanya.  (*/adm)

Tinggalkan Balasan