SM, JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dipimpin Benny Rhamdani, rutin mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Senin sampai Selasa, 20-21 September 2021, BP2MI melalui Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika (DITPP Kawasan Asaf) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI).
Mengambil tema ”Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Multi Stakeholder Melalui Pengawasan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)”, BP2MI seperti disampaikan, Direktur PP Kawasan Asaf BP2MI, Lismia Elita menjelaskan soal peningkatan sinergi dan koordinasi multi stakeholders.
“Dari Crisis Center BP2MI, sepanjang tahun 2019, sampai semester 1 tahun 2021 terdapat 7.848 pengaduan yang masuk ke BP2MI, baik melalui pengaduan langsung, telepon, surat, media sosial, dan email. Kasus-kasus tersebut banyak diselesaikan dengan metode klarifikasi dan mediasi,” kata Lismia.
- Advertisement -
Selain menggunakan kedua metode itu, Direktur PP Kawasan Asaf BP2MI ini menyentil, ada juga yang dilimpahkan ke instansi lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan instansi-instansi terkait lainnya. Sejalan dengan itu, Lismia menuturkan soal tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk informasi dan persamaan persepsi terkait dengan pengawasan dimaksud kepada petugas yang kesehariannya menangani pelayanan pengaduan dan penanganan kasus CPMI dan PMI yang dilaksanakan oleh pusat maupun daerah. Selain itu hasil dari kegiatan ini bisa dibahas lebih lanjut dan menjadi masukan dalam penyusunan peraturan, keputusan atapun alur proses mekanisme terkait pengawasan, termasuk di dalamnya pembentukan Tim Pengawasan yang melibatkan berbagai unsur,” ungkap Lismia, Senin (20/9/2021).
- Advertisement -
Sementara itu, Plh. Deputi Penempatan dan Pelindungan kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Devriel Sogia menuturkan bahwa pelindungan dan penempatan PMI tidak dapat dilakukan sendiri oleh BP2MI.
“Melalui sinergitas dan berkordinasi dengan seluruh stakeholder, kami akan menjalankan semua program dengan baik. Semoga ke depan kegiatan ini dapat terlaksana bersama dengan perwakilan BP2MI, 23 UPT di daerah,” ujar Devriel.
Untuk diketahui, narasumber yang dihadirkan diantaranya, Direktur Bina Penempatan & Pelindungan PMI, Kementerian Ketenagakerjaan, Rendra Setiawan dan Koordinator Pengawasan Norma Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerjs, Hubungan Kerja & Kebebasan Berserikat, F.X Watratan. Diskusi dalam FGD ini berjalan dengan baik. Para peserta FGD berdiskusi
FGD ini juga diikuti secara Zoom Meeting. Yang ikut hadir adalah perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan, serta perwakilan 23 UPT BP2MI yang ada di Indonesia. (*/Amas)